Bupati Sidoarjo Terlibat Korupsi, Wakil Bupati Subandi Pilih Mimik Idayana
Keduanya tak lagi berjalan bersama setelah Ahmad Muhdlor terjerat kasus dugaan korupsi.
Oleh
RUNIK SRI ASTUTI
·3 menit baca
RUNIK SRI ASTUTI
Pasangan Ahmad Muhdlor dan Subandi saat resmi ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati Sidoarjo terpilih Pilkada 2020, Jumat (22/1/2021).
SIDOARJO, KOMPAS — Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Ahmad Muhdlor Ali dan Wakil Bupati Subandi resmi pecah kongsi. Keduanya tidak lagi berjalan bersama setelah Muhdlor terjerat kasus dugaan korupsi pemotongan dan penerimaan insentif aparatur sipil negara Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo.
Perpecahan kepala daerah yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa itu ditandai hadirnya sosok baru sebagai pasangan Subandi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.
Setelah tak lagi bersama Muhdlor, Ketua Umum DPC PKB Sidoarjo itu menggandeng Mimik Idayana, politisi dari Partai Gerindra.
Subandi dan Mimik resmi mendaftar sebagai calon bupati dan dan wakil bupati Sidoarjo 2024-2029 ke Desk Pilkada DPC PKB Sidoarjo, Senin (29/4/2024). Pendaftaran itu diramaikan kader dan simpatisan partai dari PKB dan Gerindra.
Subandi mengatakan, dirinya mendapat instruksi dari DPP PKB untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra dalam Pilkada 2024. Menurut dia, instruksi itu bersifat top down, artinya dari pengurus pusat untuk diimplementasikan DPC PKB Sidoarjo.
”Alhamdulillah, hari ini kita (PKB) maju bersama dengan calon wakil bupati yang diusung Partai Gerindra. Tentu kita ingin membangun Sidoarjo dengan penuh kebersamaan,” ujar Subandi.
HUMAS PEMDA SIDOARJO
Wakil Bupati Sidoarjo Subandi saat menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Rabu (14/2/2024).
Subandi mengatakan, dirinya dan Mimik berharap segera mendapat rekomendasi resmi dari PKB dan Partai Gerindra. Dia juga meminta restu masyarakat agar pencalonannya berjalan lancar hingga pemilihan pada 27 September 2024.
Sebagai calon kepala daerah di Sidoarjo, Subandi-Mimik berkomitmen membangun pelayanan publik yang baik. Selain itu, mereka juga ingin mewujudkan tata kelola sistem pemerintahan yang bersih dan berkelanjutan. Artinya, program yang sudah berjalan dengan baik akan diteruskan, sedangkan program yang masih kurang akan diperbaiki.
Subandi menambahkan, pihaknya juga berkomitmen membangun sistem pemerintahan yang bersih dari korupsi, termasuk bebas pungli dan gratifikasi. Mantan Kepala Desa Pabean itu optimistis, jika Sidoarjo berhasil bebas dari korupsi, kesejahteraan masyarakatnya akan meningkat.
Pasangan Subandi dan Mimik berjanji akan berupaya mendekati semua elemen masyarakat untuk memperjuangkan perbaikan signifikan di Sidoarjo. Upaya itu, salah satunya, di bidang pencegahan korupsi. Di Sidoarjo, tiga kepala daerah berturut-turut terjerat korupsi.
RUNIK SRI ASTUTI
Ketua DPRD Sidoarjo Usman
Mereka adalah Win Hendarso, bupati dua periode, 2000-2005 dan 2005-2010. Pada periode kedua, Win terpilih sebagai bupati Sidoarjo pertama kali melalui pilkada langsung. Saat itu, Win yang berpasangan dengan Saiful Ilah sebagai wakil bupati diusung PKB.
Selanjutnya, Saiful Ilah tersandung korupsi saat jadi bupati. Bupati dua periode, yakni 2010-2015 dan 2015-2020 itu, juga diusung PKB. Saiful terkena dua kasus korupsi, suap dan gratifikasi.
Adapun Ahmad Muhdlor Ali maju sebagai bupati Sidoarjo berpasangan dengan Subandi sebagai wakil bupati Sidoarjo. Mereka memenangi Pilkada 2020 dan menjalankan tampuk pemerintahan bersama-sama selama kurang lebih tiga tahun.
Pada Pemilihan Presiden 2024, Muhdlor dan Subandi mulai tidak sejalan. Muhdlor yang awalnya mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berubah haluan. Dia mendeklarasikan diri mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Selain Subandi, Ketua DPRD Sidoarjo Usman juga berencana mendaftar sebagai calon bupati Sidoarjo dalam Pilkada 2024 dari PKB. Usman mengatakan telah menyiapkan semua persyaratan untuk mendaftar ke Desk Pilkada PKB.
”Saya sebagai kader PKB siap mencalonkan bupati Sidoarjo 2024-2029 dari PKB. Selain melakukan sosialisasi diri ke masyarakat, yang sudah saya lakukan adalah mendekati elite-elite partai agar bisa mendapatkan kepercayaan dalam bentuk rekomendasi resmi,” kata Usman.
Mantan anggota DPRD Sidoarjo itu menambahkan, salah satu parameter mendapatkan rekomendasi sebagai calon kepala daerah dari PKB adalah memiliki elektabilitas tinggi. Oleh karena itulah, dia berupaya meningkat elektabilitas dengan cara menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat.
Menurut Usman, berdasarkan informasi yang dia peroleh dari internal partai, hingga saat ini sudah ada tiga orang yang berminat mendaftar sebagai kontestan Pilkada Sidoarjo melalui PKB. Namun, dia mengaku belum mengetahui identitas calon lainnya, selain Wakil Bupati Subandi.
”Siapa pun yang direkomendasikan sebagai calon bupati, kami sudah sepakat akan tegak lurus kepada partai dengan saling mendukung dan memenangkan calon yang direkomendasikan,” ucap Usman.
