Unjuk Rasa Warnai Peringatan Hari Buruh Sedunia di Jakarta dan Kota Lainnya

KSPI mengusung dua tuntutan, yaitu cabut Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan hapus alih daya tolak upah murah. Ada sembilan alasan KSPI menyuarakan dua tuntutan itu. Salah satunya adalah penerapan upah minimum yang nilai riilnya cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Baca juga: Kecerdasan Buatan dan Masa Depan Gerakan Buruh

Sejak penerapan UU Cipta Kerja empat tahun silam, Said mengamati, persentase kenaikan upah minimum cenderung selalu di bawah inflasi. Di beberapa kota industri, kenaikan upah minimum nyaris tidak ada.

Sejak UU Cipta Kerja pula, dia melanjutkan, sejumlah perusahaan mudah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan tetap. Sebagai gantinya, perusahaan merekrut karyawan alih daya yang upahnya lebih murah.

”Praktik sistem kerja alih daya yang sekarang terjadi semakin marak. Tidak ada batasan jenis pekerjaan yang jelas,” kata Said.

Secara terpisah, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno mengatakan, KASBI yang tergabung dalam Aliansi Kolektif Gerakan Buruh Bersama Rakyat juga akan menggelar aksi. Aliansi ini terdiri atas 30 organisasi, termasuk KASBI.

Menurut dia, titik kumpul aksi aliansi terletak di Jembatan Dukuh Atas (Stasiun BNI) Jalan Sudirman, Jakarta. Mereka akan berkumpul mulai pukul 10.00 WIB. Dari titik kumpul di Jembatan Dukuh Atas, mereka melakukan longmarch ke Bundaran Hotel Indonesia, kantor Organisasi Buruh Internasional (ILO), dan terakhir di depan Istana Kepresidenan.

Baca juga: Kesehatan Pekerja dalam Epos Hari Buruh

Jumlah massa, Sunarno mengklaim, sekitar 10.000 orang. Mereka berasal dari Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Beberapa masalah krusial dalam UU Cipta Kerja yang berdampak buruk pada kesejahteraan, seperti fleksibilitas sistem kerja, menjadi salah satu topik protes.

”Ketentuan batas waktu maksimal dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah maksimal paling lama 3 tahun dengan satu kali perpanjangan kontrak 2 tahun dan tambahan maksimal 1 tahun. Sekarang, perjanjian kerja kontrak menjadi maksimal hingga 5 tahun,” tuturnya.

Sunarno juga menyampaikan, proses PHK saat ini bisa hanya melalui pemberitahuan pengusaha kepada pekerja tanpa didahului dengan perundingan. Nilai pesangon yang diberikan bagi pekerja korban PHK pun cenderung semakin kecil.

Sementara itu, Koordinator Jaringan Serikat Ojek Daring Triono menyampaikan, Jaringan Serikat Ojek Daring akan ikut aksi May Day 2024. Titik kumpul aksi di depan pintu masuk Stasiun Gambir.

Praktik sistem kerja alih daya yang sekarang terjadi semakin marak.

Selanjutnya, Jaringan Serikat Ojek Daring akan berjalan menuju Kedutaan Besar Amerika Serikat sebagai aksi solidaritas Palestina. Aksi akan berakhir di depan Patung Kuda Arjuna Wiwaha.

Baca juga: THR, Kesejahteraan Ojek Daring, dan Kurir Logistik

Di depan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, menurut dia, massa pengemudi ojek daring akan melakukan aksi teatrikal sambil menyuarakan pentingnya perlindungan pekerja dalam hubungan kemitraan. ”Kami juga bagian dari kelas pekerja,” ujarnya.

Ketua Umum Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) Ikhsan Raharjo menyampaikan, Sindikasi akan menggelar orasi hingga menampilkan seniman angklung jalanan mulai pukul 10.00 WIB di Jakarta. Lokasinya ada di seberang Grha BNI, Dukuh Atas, Jakarta Pusat.

”Sebanyak 150–200 anggota akan ikut serta. Ada kawan-kawan serikat pekerja kampus yang mau bergabung dalam barisan. Orasi kami mengenai pentingnya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap pekerja, terutama pekerja lepas dan pekerja usia muda,” kata Ikhsan.

Baca juga: Buruh di Tengah Pusaran Politik Bangsa

Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) tak ingin ketinggalan. Presiden Konfederasi Sarbumusi Irham Saifuddin mengatakan, anggota Sarbumusi akan menggelar unjuk rasa di luar kota Jakarta. Sementara pengurus pusat memilih menggelar diskusi kesejahteraan pekerja.

”Sejak awal, kami bersikap tegas menolak UU Cipta Kerja, bahkan sejak tahap pengusulan dari pemerintah ke DPR. Kami menilai UU ini lebih berorientasi pada kebijakan perburuhan ramah pasar dengan karakter neoliberalisme yang kuat,” katanya.

Konfederasi Sarbumusi mendorong pemerintahan baru untuk membuka ruang dialog sosial guna mengevaluasi dan merevisi kembali kluster ketenagakerjaan yang ada dalam UU Cipta Kerja.