Kebudayaan yang Berdampak

Statistisi kebudayaan De Budi Sudarsono menyadari munculnya anggapan tersebut. Ketika membicarakan kebudayaan, banyak pihak yang menilai kebudayaan hanya sebagai elemen estetika dan simbolis tanpa dampak langsung yang nyata.

Meski demikian, menurut De Budi Sudarsono, pembukaan Kongres Kebudayaan Indonesia 2023 pada 23 Oktober lalu telah mempertegas pentingnya peran kebudayaan dalam konteks pembangunan nasional. ”Melalui riset yang dirilis Mendikbudristek, ditemukan korelasi kuat Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dengan indeks-indeks lain yang mencerminkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik negara,” ujarnya.

Penelitian tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi dimensi ekonomi budaya IPK, maka semakin rendah tingkat kemiskinan.

Dimensi ekonomi budaya memiliki korelasi negatif dengan tingkat kemiskinan sebesar minus 0,31. Artinya, peningkatan dimensi ekonomi budaya akan diikuti penurunan tingkat kemiskinan, begitu pun sebaliknya penurunan dimensi ekonomi budaya akan diikuti pertumbuhan tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan kebudayaan memiliki peran penting dalam perekonomian.

Menurut De Budi Sudarsono, salah satu aspek kebudayaan yang sering kali terabaikan, tetapi memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas ekonomi, yakni khazanah pengetahuan tradisional, khususnya pada sektor pertanian.

”Melalui pengalaman dan adaptasi yang berlangsung ribuan tahun, masyarakat tradisional di Indonesia mengembangkan metode bercocok tanam, penyimpanan pangan, serta pengolahan makanan berkelanjutan, dan sesuai keunikan ekosistem setempat,” ujarnya.

Pemanfaatan pengetahuan tradisional ini dapat menjadi solusi bagi tantangan kedaulatan pangan saat ini. Misalnya, teknik pertanian tradisional yang ramah lingkungan, seperti sistem Subak di Bali, menunjukkan bagaimana irigasi dapat dikelola secara berkelanjutan.

Sementara itu, Koordinator Penelitian Koalisi Seni Indonesia Ratri Ninditya mencontohkan salah satu aspek kebudayaan, yaitu seni yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian. Aktivitas seni dapat meningkatkan perputaran uang, penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan pajak.

Hasil penelitian studi dampak ekonomi Artjog 2022 terhadap perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dilakukan Ike Janita Dewi dan Tri Subagya menunjukkan, selama penyelenggaraan Artjog 2022, pembelanjaan pengunjung dari luar DIY meningkat 3-4 kali lipat.

Selain itu, rata-rata masa tinggal wisatawan domestik di DIY juga meningkat lebih dari dua kali lipat, yakni dari 2,01 hari menjadi 4,08 hari.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan Artjog berkontribusi sekitar Rp 3,4 triliun atau 2,28 persen dari produk domestik regional bruto (PDRB) DIY tahun 2021. ”Ternyata dampaknya besar sekali. Mudah-mudahan ini memotivasi kita semua karena kita membuat semacam gerakan yang bisa memutar roda perekonomian di ekosistem seni budaya,” kata Heri Pemad, pendiri Artjog (Kompas.id, 30 Juni 2023).

Baca juga: Potensi Kebudayaan Belum Dioptimalkan

Dalam laporan UNESCO Re|Shaping Policies for Creativity edisi ketiga bertajuk ”Addressing Culture as a Global Public Good” disebutkan, sektor budaya dan ekonomi kreatif menyumbang 3,1 persen dari produk domestik bruto global dan 6,2 persen dari seluruh lapangan kerja. Karena itu, budaya sebagai milik publik harus dihargai dan dilestarikan untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan.

Kita sering berbicara mengenai kebudayaan sebagai potensi luar biasa. Namun, potensi itu perlu diwujudkan sehingga kelihatan bentuknya.

Isna Zuriatina, statistisi Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Temali: Jurnal Pembangunan Sosial, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020 menunjukkan hasil riset yang menggambarkan IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki hubungan positif. Semakin tinggi capaian IPK maka semakin tinggi pula capaian IPM suatu daerah.

Melalui uji analisis statistik regresi linier sederhana didapatkan bahwa setiap kenaikan satu persen IPK akan menaikkan IPM sebesar 0,437 persen. Temuan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait pembangunan nasional berbasis kebudayaan. Artinya, segala perencanaan pembangunan juga harus mempertimbangkan pembangunan kebudayaan.

Landasan pembangunan

Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Hilmar Farid mengatakan, kebudayaan perlu dijadikan landasan pembangunan, termasuk dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Apalagi, Indonesia merupakan negara adidaya budaya seperti yang disampaikan UNESCO dalam sidang negara-negara anggota pada 2017.

Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan juga mengatakan bahwa kekuatan budaya merupakan modal utama dalam membangun negara karena kebudayaan adalah ”DNA” bangsa Indonesia. Potensi yang dimiliki Indonesia ini harus dioptimalkan agar Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain.

Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) tahun lalu berhasil memanen buah-buah gagasan dari 50 ruang dialog yang digelar di Jakarta, 23-27 Oktober 2023. Buah-buah gagasan dalam kongres kemudian disusun sebagai Rencana Aksi Nasional Pemajuan Kebudayaan 2025-2029 yang menjadi cetak biru untuk kebijakan kebudayaan selama lima tahun mendatang.

”Kita sering berbicara mengenai kebudayaan sebagai potensi luar biasa. Namun, potensi itu perlu diwujudkan sehingga kelihatan bentuknya,” ucap Hilmar.

Hasil KKI 2023 senada dengan rekomendasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kebudayaan yang berlangsung pada 20-29 Oktober 2023. Hal ini semakin menegaskan bahwa kebudayaan sebagai sumber daya untuk menghadapi berbagai tantangan, seperti ekologi, ekonomi, dan sosial (Kompas.id, 30 Oktober 2023).

Baca juga: Investasi Kebudayaan

Pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menjadi landasan sekaligus penyemangat upaya-upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan nasional. Legalitas ini menguatkan peran strategis kebudayaan nasional dalam pembangunan.