Mekanisme Pendataan Penerima Bansos Diubah

Kebijakan baru ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam pasal disebutkan bahwa nama-nama penerima bansos ditentukan pemerintah daerah melalui musyawarah desa atau kelurahan.

”Hal tersebut dilakukan karena kadang ada laporan ke kami bahwa yang diusulkan adalah orang-orang terdekatnya si A. Bahkan, ada pejabat yang bertanggung jawab terhadap ini mengusulkan dirinya sendiri,” ungkap Risma, di kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (8/5/2024).

Masyarakat miskin yang merasa layak menerima bansos, tetapi belum terdaftar bisa menyanggah melalui aplikasi Cek Bansos.

Musyawarah desa dan kelurahan wajib dilakukan minimal satu kali dalam tiga bulan, setelah itu hasilnya akan disahkan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk diserahkan ke Kementerian Sosial (Kemensos) yang mencairkan bansos.

Kemensos kemudian meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) sebagai tempat melaporkan hasil musyawarah desa atau kelurahan. Beberapa dokumen yang harus diunggah pihak desa meliputi berita acara musyawarah, dokumentasi, daftar hadir dan dokumentasi publikasi hasil musyawarah.

Baca juga: Politisasi Bansos dan Ketidaknetralan Aparat Dikhawatirkan Berlanjut di Pilkada 2024

Namun, jika dalam kondisi tertentu yang membuat musyawarah tidak bisa digelar, kepala desa, lurah, atau setingkatnya bisa menyampaikan usulan dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). ”Mekanisme baru ini mulai berlaku pada pencairan bulan depan,” katanya.

Meminimalkan kecurangan

Risma memastikan, celah kecurangan dalam pendataan penerima bansos bisa diminimalkan dengan digitalisasi seperti ini. Semua instrumen dari Kemensos, seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan sebagainya, dilarang terlibat dalam proses pendataan.

Begitu pula dengan keamanan data pribadi yang terkandung di dalam sistem tersebut. Sebab, sistem keamanan datanya terstandar dalam ISO 9001 tentang sistem manajemen mutu dan ISO 27001 tentang keamanan teknologi dan informasi.

”Memang ada beberapa daerah yang jaringan internetnya susah, tetapi ini datanya tidak terlalu berat bebannya, jadi saya rasa bisa,” kata Risma.

Baca juga: Ombudsman Temukan Malaadministrasi dalam Bansos PKH

Saat dihubungi secara terpisah, Anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI), Robert Na Endi Jaweng, menilai mekanisme baru ini memang sudah sesuai rekomendasi yang mereka berikan awal tahun lalu untuk menghindari malaadministrasi terulang. Sebab, di banyak daerah, proses pendataan penerima bansos tidak dilakukan melalui prosedur musyawarah desa atau kelurahan.

Masalah itu menjalar hingga ke proses selanjutnya saat petugas dinas sosial kabupaten atau kota memverifikasi dan memvalidasi data karena data yang dikumpulkan tidak sesuai fakta di lapangan. Tindakan inkompeten dalam penetapan graduasi, pembaruan data, dan pemadanan data penerima bansos PKH ini menyebabkan penyaluran tidak tepat sasaran.

Namun, mekanisme baru tersebut tidak menjamin sepenuhnya pendataan penerima bansos bisa 100 persen tepat sasaran. Masalah berikutnya terkait dengan komitmen dari pemerintah daerah untuk mau melakukan verifikasi faktual terhadap data hasil musyawarah daerah.

Pemerintah daerah, lanjut Robert, sering kali beralasan tidak memiliki anggaran untuk melakukan hal tersebut sehingga data dari desa atau kelurahan disahkan dan diserahkan ke Kemensos begitu saja. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) didorong untuk lebih menggerakkan pemerintah daerahnya untuk memaksimalkan anggaran untuk verifikasi penerima bansos.

”Mendagri kalau menganggap ini program yang strategis seharusnya mengoordinasikan pemda untuk menyiapkan dana guna melakukan verifikasi faktual, bisa setiap November-Desember itu kan dilakukan pratinjau RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),” kata Robert.

Baca juga: Perkuat Posisi agar Tak Cuma Jadi Kementerian Penyalur Bansos

Selain itu, Kemensos dan Kemendagri diminta mewaspadai potensi politisasi dalam proses pendataan penerima bansos. Penguatan lembaga masyarakat tingkat Bawah di daerah perlu diperkuat agar berintegritas demi menghasilkan penyelenggaraan bansos yang tepat sasaran.