Gesekan di Cisauk, Farhan, dan Keberanian Melawan Kekerasan

Melihat keributan dan aksi pengeroyokan itu, Farhan Rizky, salah satu penghuni tempat indekos, terluka karena terkena pisau. Ia semula berinisiatif menengahi dan melerai perkelahian antarkelompok pemuda itu.

”Gue berusaha melerai pengeroyokan, misahin. Gue netral enggak kenal kanan kiri. Karena gue kasihan saja tuh cowok NTT dikeroyok,” kata Farhan, Senin (6/5/2024).

Upayanya melerai dan mendamaikan perkelahian itu ternyata membuat Farhan dituduh sebagai bagian dari teman perkumpulan mahasiswa indekos.

Setelah berhasil dilerai pengurus RT dan warga lainnya, salah satu pemuda setempat yang ikut mengeroyok pulang ke rumah dan kembali ke lokasi dengan membawa pisau. Farhan diserang dan mengalami luka ringan di kepala.

Baca juga: Keributan di Tangsel dan Isu SARA di Media yang Meresahkan Warga

Staf Khusus Menteri Agama Bidang Media dan Komunikasi Publik Wibowo Prasetyo mengapresiasi keberanian Farhan yang menghalau tindakan pengeroyokan kepada mahasiswi Katolik saat keributan di Pamulang.

Menurut Wibowo, tindakan Farhan merupakan bentuk keberanian menolak kekerasan. ”Aksi Farhan patut diapresiasi. Setiap kita sudah seharusnya menolak tindak kekerasan dan mengedepankan antikekerasan. Ini bagian dari wujud sikap moderat,” kata Wibowo dalam keterangan resminya di laman Kementerian Agama, Kamis (9/5/2024).

Menurut Wibowo, persoalan keumatan sebaiknya diselesaikan dengan dialog, bukan kekerasan, apalagi sampai pengeroyokan. Jika didiskusikan dengan baik, Wibowo yakin akan didapat solusi bersama atas persoalan yang terjadi.

”Farhan bisa menjadi contoh bagi kita bersama tentang persahabatan universal, persahabatan yang tidak dibatasi sekat agama. Farhan mengingatkan kita tentang pentingnya menolak tindak kekerasan dan mengedepankan dialog,” ujarnya.

Kemenag terus berupaya menguatkan moderasi beragama. Ada empat indikator penguatan, salah satunya antikekerasan. Tiga indikator lainnya adalah komitmen kebangsaan, toleransi, dan ramah tradisi.

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan, aksi kekerasan atau gesekan warga dengan mahasiswa di RT 007 RW 002, Kampung Poncol, tidak seharusnya terjadi jika semua pihak lebih mengedepankan dialog dengan hati dan kepala dingin serta saling menghormati.

Meski menyesalkan ada gesekan dan pembubaran kepada kelompok mahasiswa yang sedang berdoa, ke depan semua pihak harus memetik pelajaran untuk saling merangkul dan menjaga keharmonisan.

Komunikasi antarwarga dan kepada siapa pun warga itu yang tinggal di Tangerang Selatan harus lebih dipererat. Oleh karena itu, menurut Benyamin, perangkat desa dari RT dan RW untuk sering-sering mengunjungi agar memahami sosial kultural masyarakatnya.

”Sudah ada penanganan warga menjadi tenang. Tangerang Selatan sangat kondusif dan harmonis dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Kita kedepankan harmoni dan saling menghormati,” ujar Benyamin saat dihubungi, Kamis (9/5/2024) malam.

Kita mempunyai hak dan wajib memperjuangkan kebebasan beribadah tanpa kekerasan.

Harmonisasi itu, kata Benyamin, selama ini sudah terjalin baik dengan keterlibatan organisasi kepemudaan agama, terutama saat hari-hari besar, seperti Natal dan Idul fitri. Itu tidak hanya modal dasar yang perlu dipertahankan, tetapi juga menjadi cermin dan panduan untuk semua kelompok bisa terus saling merangkul.

”Tidak ada tempat untuk intoleransi di Tangerang Selatan karena akan berhadapan dengan hukum. Tidak ada yang perlu dipersoalkan terhadap hal-hal itu. Inilah Indonesia,” ujarnya.

Direktur Jenderal Bimas Katolik Kementerian Agama Suparman mengatakan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tangerang Selatan, pastor kepala paroki Santo Barnabas, hingga perwakilan organisasi lintas daerah, sudah duduk bersama dan menjalin kesepakatan untuk menciptakan kedamaian.

”Saya mengajak umat Katolik untuk terus menjaga kedamaian, semangat toleransi, dan kerukunan antarumat beragama. Umat Katolik diharapkan bijak dan hati-hati, tidak terhasut, serta tidak terprovokasi dalam menyikapi peristiwa ini,” kata Suparman dalam keterangan resminya.

Hak asasi manusia

Gesekan yang terjadi di Kampung Poncol menjadi perhatian Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (PP ISKA).

Ketua Presidium PP ISKA Luky A Yusgiantoro mengapresiasi pihak kepolisian yang telah menangkap empat pelaku yang diduga mengeroyok dan mencoba menghentikan doa Rosario mahasiswa Universitas Pamulang (Unpam).

”Hal ini harus menjadi catatan kritis bagi seluruh elemen bangsa untuk tidak berlaku semena-mena terhadap umat beragama lain yang sedang menjalankan ibadah,” ujar Luky.

Luky menegaskan, kegiatan beribadah merupakan hak asasi manusia (HAM) yang paling hakiki dan dilindungi undang-undang dan konstitusi NKRI. Oleh karena itu, tidak seorang pun boleh bertindak di luar koridor hukum tersebut, apalagi memprovokasi dan menghalangi hak asasi yang hakiki itu.

”Kita mempunyai hak dan wajib memperjuangkan kebebasan beribadah, tanpa kekerasan. Karena setiap kekerasan, perkelahian fisik, tidak akan pernah menyelesaikan masalah secara tuntas, dan lebih sering menyisakan kebencian dan permusuhan yang berkepanjangan di kemudian hari. Apalagi kalau sampai timbul korban jiwa,” ujarnya.

Ia berharap, ke depan, jika ada kasus pelarangan warga setempat kembali terjadi, tokoh masyarakat harus bisa menjadi penengah yang adil. Tokoh lokal atau RT/RW, pamong praja setempat, bisa menjadi motor untuk berdialog.

”Para tokoh atau masyarakat usahakan mendokumentasikan saat-saat berdialog ini apabila mereka masih ngotot. Hal ini untuk dijadikan sebagai bahan bukti di kemudian hari ataupun untuk publikasi. Karena kondisi hari ini, no viral no justice,” katanya.

Luky juga berharap peran tokoh masyarakat dan tokoh agama diperkuat, terutama dalam menyampaikan pesan-pesan persatuan dalam merawat nilai kebangsaan di tengah perbedaan.

Presidium Dialog Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa PP ISKA MM Restu Hapsari menyatakan sekaligus mendesak pemerintah agar mempertegas secara konsisten nilai-nilai kebangsaan.

”ISKA mendesak pemerintah agar mempertegas nilai-nilai kebangsaan secara konsisten. Pemerintah harus antisipatif dengan melibatkan tokoh masyarakat dan agama, ormas-ormas, serta masyarakat untuk terus memberikan edukasi terkait toleransi antarumat beragama. Jika ada pelaku intoleran, harus diberikan sanksi yang berat,” ujar Restu.

Baca juga: Gesekan Antarwarga di Tangerang Selatan Bukan Isu SARA

PP ISKA menyatakan akan selalu memonitor dan melakukan kerja-kerja edukasi dan kajian serta pendampingan dalam upaya dan langkah-langkah antiintoleransi di masyarakat.

Butuh komitmen bersama bagi semua pihak untuk selalu mengakui dan menghormati cara-cara beribadah dan bentuk-bentuk beriman dari berbagai agama dan kepercayaan.

”Perbedaan inilah yang justru menjadi kekayaan peradaban bangsa Indonesia,” ujar Restu.