Pemprov Jabar Alokasikan Rp 72 Miliar untuk Dukung Operasionalisasi Bandara Kertajati
Tahun ini, Bandara Kertajati mendapat anggaran Rp 72 miliar dari Pemprov Jabar untuk mendukung operasionalisasi bandara.
Oleh
ABDULLAH FIKRI ASHRI
·2 menit baca
MAJALENGKA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sekitar Rp 72 miliar untuk mendukung operasionalisasi Bandara Internasional Jabar Kertajati di Kabupaten Majalengka. Pengucuran anggaran itu diharapkan meningkatkan jumlah penumpang dan penerbangan.
”Kita sudah mengalokasikan Rp 52 miliar (untuk Bandara Kertajati). Ini juga bertahan kurang lebih empat bulan. Ada juga kegiatan penunjang, Rp 20 miliar di tahun 2024. Ini rangsangan agar traffic bandara meningkat,” ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah Jabar Dedi Taufik.
Dedi menyampaikan itu dalam diskusi daring bertema ”Survival Scenario of BIJB–Kertajati, Any Options?” pada Kamis (28/3/2024) sore. Acara yang digelar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) Institut Teknologi Bandung tersebut menghadirkan sejumlah pemateri.
Turut berbicara dalam diskusi itu Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Bandar Udara Indonesia Salahudin Rafi, mahasiswa pascasarjana Rekayasa Transportasi ITB Christina Natalia, dan Guru Besar FTSL ITB Harun Al Rasyid.
Dalam diskusi itu, Dedi mengakui Bandara Kertajati belum optimal. Menurut dia, tingkat keterisian bandara yang beroperasi secara komersial pada tahun 2018 itu belum signifikan.
Sejak Oktober 2023 hingga Maret 2024, jumlah penumpang di Bandara Kertajati sebanyak 199.967 orang. ”Kapasitas penumpang per bulan itu 446.000 orang. Tapi, baru tercapai 8,73 persen,” ucap Dedi.
Saat ini, terdapat enam rute reguler pindahan dari Bandara Internasional Husein Sastranegara, Bandung, ke Bandara Kertajati. Rute itu adalah Balikpapan, Batam, Denpasar, Makassar, Medan, dan Kuala Lumpur (Malaysia). Sejumlah rute, seperti Makassar, tidak lagi dilayani dengan penerbangan langsung.
Akibatnya, bandara seluas 1.800 hektar itu sulit meraup untung. ”Utang kita di jangka pendek telah jatuh tempo dan jangka panjang sudah direstrukturisasi dua kali. Kondisi minimum Bandara Kertajati adalah harus tetap beroperasi,” ucap Dedi tanpa menyebut jumlah utangnya.
Itu sebabnya, sebagai pemegang saham mayoritas, Pemprov Jabar mengalokasikan Rp 72 miliar untuk Bandara Kertajati di tahun ini. Pemerintah juga berencana mengembangkan kawasan aerocity seluas 3.480 hektar di sekitar bandara itu. Namun, pemerintah baru membebaskan 300 hektar.
Christina Natalia menyatakan, Pemprov Jabar kerap menyuntikkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) untuk Bandara Kertajati yang belum maksimal beroperasi. ”Bandara Kertajati terus mendapatkan penyertaan modal dari APBD Jabar untuk operasionalisasinya. Tahun 2022, suntikan dananya hampir Rp 2 triliun,” ujarnya.
Menurut dia, terdapat sejumlah peluang untuk membuat Bandara Kertajati tidak lagi merugi. Salah satunya, pemerintah memberikan subsidi pada harga tiket sehingga penumpang memilih berangkat dari Bandara Kertajati. Kolaborasi bandara dengan pelaku pariwisata juga perlu dilakukan.
Salahudin Rafi mengatakan, operasionalisasi Bandara Kertajati telah didukung oleh pemindahan rute penerbangan dari Bandara Husein serta pengoperasian Jalan Tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan. Namun, Bandara Kertajati belum didukung layanan kereta api.
Meski demikian, Rafi optimistis Bandara Kertajati masih bisa berkembang. Apalagi, potensi penumpang di Kertajati dari daerah sekitar bisa mencapai 5 juta orang per tahun. Dengan capaian 1,5 juta penumpang per tahun saja, menurut dia, Kertajati bakal bisa meraup untung.
Di sisi lain, Bandara Kertajati juga berpotensi melayani penerbangan kargo. ”Sekitar 68 persen kargo dari Jabar itu berangkat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Banten). Ini peluang Kertajati,” ucap mantan Direktur Utama PT Bandara Internasional Jabar ini.
Kapasitas penumpang per bulan itu 446.000 orang. Tapi, baru tercapai 8,73 persen.