Sumbar Didorong Jadi Daerah Rujukan Penanganan Bencana

”Mudah-mudahan Sumbar bisa menjadi contoh baik untuk provinsi lain dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana. Kalau bisa, Sumbar menjadi rujukan, tidak hanya tingkat nasional, tetapi juga internasional,” kata Muhadjir.

Baca juga: Gempa Mengepung "Megathrust" Mentawai

Muhadjir melanjutkan, untuk mencapai level itu, banyak hal yang harus disiapkan Sumbar. Kewaspadaan, ketangguhan, dan kesiapsiagaan masyarakat harus dijaga dan ditingkatkan terus-menerus. Setiap kabupaten/kota juga mesti mengenali tipe-tipe bencana di daerah masing-masing secara detail dan data yang cukup.

Selain itu, sarana dan prasarana kebencanaan, seperti shelter tsunami dan sistem peringatan dini, juga mesti dilengkapi. ”Saya kemarin meninjau beberapa lokasi di Sumbar. Jumlah shelter di Sumbar jauh dari cukup. Juga mohon diprogram melalui BNPB untuk menambah shelter,” ujarnya.

Menurut Muhadjir, Sumbar merupakan provinsi paling berbencana secara nasional, nomor dua setelah Jawa Barat. Hampir semua jenis potensi bencana juga ada di provinsi ini, seperti gempa, tsunami, banjir, longsor, dan erupsi gunung api.

Dari total 5.400 kejadian bencana di Indonesia tahun 2023, kata Muhadjir, 10,18 persen terjadi di Sumbar. Artinya, tahun lalu, setiap hari rata-rata terjadi 1,5 kali bencana di provinsi ini.

Baca juga: Deforestasi Turut Picu Banjir dan Longsor di Sumbar

Oleh karena itu, upaya mitigasi bencana harus menjadi perhatian semua pihak, terutama pemprov, pemkab/pemkot, TNI-Polri, dan masyarakat. Pencegahan dan penanggulangan bencana harus betul-betul terencana dan tertata secara baik.

”Bencana tidak bisa dipastikan kapan terjadi. Simulasi (bencana secara) intensif dan berkelanjutan dapat mengurangi risiko bencana, terutama fatalitas. Nyawa satu orang tak ternilai harganya. Bentuk syukur kita adalah mencegah jatuhnya korban saat bencana,” ujarnya.

Puncak HKBN

Puncak HKBN tahun 2024 diikuti oleh 30 kabupaten/kota di 17 provinsi di Indonesia dan kegiatannya dipusatkan di Kota Padang. Dalam kegiatan ini, daerah-daerah itu secara serentak melakukan simulasi kebencanaan. Khusus di Sumbar, simulasi yang dilakukan adalah terkait potensi gempa bermagnitudo 8,9 di Megathrust Mentawai.

Di Sumbar, simulasi kebencanaan digelar di beberapa lokasi, antara lain di Kelurahan Lolong Belanti, Pasar Alai, sekolah-sekolah di Kota Padang, sekolah-sekolah dengan kategori Satuan Pendidikan Aman Bencana, PAUD di bawah binaan Aisiyah, SMP 25 Padang, SMP 1 Padang, SLB Salsabilla, dan Masjid Taqwa di Taratak Pariaman.

Bencana tidak bisa dipastikan kapan terjadi. Simulasi intensif dan berkelanjutan dapat mengurangi risiko bencana, terutama fatalitas.

Kepala BNPB Letnan Jenderal Suharyanto mengatakan, peringatan HKBN digelar setiap 26 April sejak 2017. Pemilihan 26 April merujuk pada tanggal terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Suharyanto melanjutkan, peringatan HKBN diharapkan bisa menjadi pengingat masyarakat agar selalu waspada dan siap siaga terhadap risiko bencana. ”Kita semua sadar dan sepakat, bencana akan selalu berulang. Sebelum terjadi, kita harus meningkatkan ketangguhan, kesiapan, dan kewaspadaan,” katanya.

Menurut Suharyanto, Sumbar memang menjadi daerah yang sangat rawan dengan berbagai jenis bencana. Salah satu bencana yang dikhawatirkan dan diprediksi para ahli adalah gempa bermagnitudo 8,9 yang berpotensi terjadi di Megathrust Mentawai. Prediksi tersebut bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan agar masyarakat selalu waspada.

”Kemenko PMK menemukan bahwa jumlah shelter tsunami di Sumbar masih kurang. Kami berkoordinasi dengan pemda. Kalau dana pemda terbatas, pemerintah pusat akan membantu membangun shelter tambahan,” katanya.

Adapun Gubernur Sumbar Mahyeldi menyatakan, dari 19 kabupaten/kota di Sumbar, ada 7 kabupaten/kota yang menghadapi risiko potensi bencana gempa sekaligus tsunami. Dalam meningkatkan kesiapsiagaan, pemerintah daerah sudah menetapkan batas landaan tsunami atau zona ama tsunami. Jika terjadi tsunami, evakuasi horizontal harus melewati zona itu.

Selain itu, kata Mahyeldi, pihaknya juga menyiapkan sejumlah perda dalam memitigasi bencana, termasuk terkait bangunan aman gempa. Sistem peringatan dini tsunami juga dimaksimalkan dan menjadi lebih inklusif. ”Terkait apa yang diminta Menko PMK tadi, mudah-mudahan bisa kami laksanakan,” ujarnya.