Menebak Arah Koalisi Partai Politik dalam Pilkada Lampung

Hingga Rabu (8/5/2024), ada lima tokoh yang mengikuti penjaringan PDIP Lampung sebagai calon gubenur Lampung. Mereka adalah Hanan A Rozak, Umar Ahmad, Riswan Mura, Bambang Handoko, Yusuf Kohar, dan Nuria Bastari.

Sementara tiga orang lainnya mendaftar sebagai bakal calon wakil Gubernur Lampung, yakni Irfan Nuranda Djafar, Edy Irawan Arief, dan Abu Hasan. Jumlah pendaftar masih bisa bertambah mengingat penjaringan masih akan berlangsung hingga pekan depan.

Selain PDI-P, Partai Amanat Nasional Lampung juga membuka penjaringan selama periode 23 April-10 Mei 2024. Sampai saat ini, penjaringan PAN telah diikuti oleh 11 orang yang mendaftar sebagai bakal calon gubenur. Sementara tiga orang lainnya mendaftar sebagai bakal calon wakil gubernur Lampung.

Penjaringan di Partai Demokrat Lampung yang dibuka selama 1-31 Mei 2024 juga cukup ramai. Ada lima orang yang mendaftar penjaringan sebagai bakal calon gubernur Lampung di Partai Demokrat.

Adapun Partai Nasdem Lampung yang telah menutup masa penjaringan pada 7 Mei 2024 mengumumkan ada sembilan orang yang mengikuti penjaringan. ”Sejak penjaringan pada 1-7 Mei 2024, terdapat sembilan bakal calon yang telah mendaftar, tujuh bakal calon gubernur Lampung dan dua orang bakal calon wakil gubernur Lampung,” kata Ketua Tim Penjaringan Partai Nasdem Lampung Rakhmat Husein DC di Bandar Lampung, Rabu.

Partai pemenang pemilu memang memberikan pengaruh terhadap perolehan suara dalam pilkada. Namun, belum tentu kader partai pemenang pemilu legislatif di Lampung juga akan keluar sebagai pemernang pilkada. Merujuk beberapa pemilu sebelumnya, gubernur dan wakil gubernur Lampung yang terpilih juga bukan berasal dari partai pemenang pemilu.

Sederet kandidat yang namanya sudah mencuat sebagai calon gubenur Lampung di publik pun berburu dukungan partai politik. Mereka mengikuti penjaringan di banyak partai karena tidak ada satu partai pun yang bisa mengajukan paslon tanpa koalisi.

Politisi Golkar yang juga anggota DPR RI, Hanan A Rozak dan politisi PDI-P, Umar Ahmad, misalnya, mengikuti penjaringan di empat partai. Petahana Arinal Djunaidi, yang juga politisi Golkar, bersaing dengan Hanan untuk bisa maju kembali dalam pilkada.

Sementara politisi Gerindra, Rahmat Mirzani Djausal, telah mengikuti penjaringan di PAN. Ia disebut-sebut bakal mengikuti penjaringan di partai lain. Sebagai pemenang pemilu dan memperoleh 16 kursi, Gerindra juga masih membutuhkan setidaknya 1 kursi lagi untuk bisa mengajukan paslon.

Herman HN, politisi Nasdem yang pernah menjabat Wali Kota Bandar Lampung selama dua periode juga mendekati PAN dan Demokrat. Herman yang sudah dua kali ikut kontentasi pilkada tetap ingin maju sebagai calon gubernur Lampung. Namun, Nasdem yang mendapatkan 10 kursi butuh banyak dukungan dari partai lain.

Baca juga: Figur Calon Gubernur Lampung Mulai Bermunculan, Siapa Saja Bakal Maju?

Poros koalisi

Pengamat politik dari Universitas Lampung, Darmawan Purba, berpendapat, setidaknya akan ada 3-4 pasang calon yang akan bertarung dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Lampung. Saat ini, sejumlah partai politik sedang menyusun strategi dan menghitung langkah sebelum mengumumkan kandidat yang bakal mereka usung.

Ia memprediksi, arah koalisi partai poltik dalam pilkada Lampung belum tentu selaras dengan koalisi pada saat pemilihan presiden. ”Kondisi sosial politik di Lampung tentu berbeda. Artinya, bentuk koalisi pilkada sepertinya tidak identik dengan koalisi pilpres. Partai politik yang akan kerja sama tentu akan mempertimbangkan kesamaan ideologi, visi, dan misi, serta kemampuan setiap partai untuk meraih kemenangan,” kata Darmawan.

Partai pemenang pemilu memang memberikan pengaruh terhadap perolehan suara dalam pilkada. Namun, belum tentu kader partai pemenang pemilu legislatif di Lampung juga akan keluar sebagai pemernang pilkada. Merujuk beberapa pemilu sebelumnya, gubernur dan wakil gubernur Lampung yang terpilih juga bukan berasal dari partai pemenang pemilu.

Darmawan juga mengamati kuatnya pengaruh koorporasi dalam kontentasi pilkada di Lampung. Dari beberapa pemilihan kepala daerah, perusahaan pemegang hak guna usaha perkebunan di Lampung secara terang-terangan mendanai para politisi. Ia melihat, pengaruh korporasi dalam pilkada tahun ini juga akan kembali terjadi.

”Terkait masuknya koorporasi, sudah seperti mendarah daging. Hal ini tentu konsekuensi dari biaya politik yang berbiaya tinggi dan sistem pendanaan parpol yang tidak transparan. Pada akhirnya, para politisi memang mengajukan proposal kepada investor politik untuk mendukung pendanaan,” katanya.

Karena itulah, masyarakat sebagai pemilih harus benar-benar cermat saat menentukan kepala daerah yang akan dipilih. Masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan dan integritas pasangan calon sehingga siapa pun yang terpilih diharapkan dapat memecahkan persoalan di Lampung. ”Harus ada usaha dari semua elemen masyarakat untuk bisa mengubah karakteristik pemilih dominan di Lampung yang cenderung pragmatis dan transaksional,” ucapnya.

Baca juga: Politik Lampung Dikekang Kultur Patronase dan Modal Korporasi