Jakarta Masih Barometer Politik Nasional, Parpol Siapkan Figur Populer untuk Pilkada

Ketiga nama itu dipilih tidak hanya berdasarkan kapasitas, tetapi juga popularitas mereka di Jakarta. Sohibul Iman, misalnya, pernah menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) DKI Jakarta II. Mardani Ali Sera juga merupakan anggota DPR petahana sekaligus calon anggota DPR dari Dapil DKI Jakarta I dengan perolehan suara tertinggi di dapilnya pada Pemilu 2024. Adapun Khoirudin, saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

Hidayat mengatakan, Pilkada Jakarta krusial karena PKS memiliki basis massa yang kuat di daerah tersebut. Pada Pemilu 2024, PKS memenangi pemilihan anggota legislatif (Pileg) di DKI baik untuk tingkat DPR maupun DPRD. Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, PKS juga merupakan salah satu pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno serta berhasil memenangkan pasangan tersebut.

Baca juga: Setelah Kepercayaan Rakyat Diberikan kepada Caleg...

”Kemenangan PKS di Jakarta merupakan kepercayaan yang harus kami jaga dan tindak lanjuti, yakni dengan memenangi Pilgub Jakarta 2024,” kata Hidayat saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Kendati demikian, hingga saat ini PKS belum menjajaki komunikasi dengan parpol-parpol lain untuk berkoalisi dalam menghadapi Pilgub Jakarta. Salah satu pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 itu masih berfokus menuntaskan sengketa hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, PKS tak ingin mewacanakan pencalonan kembali Anies Baswedan di Pilkada seperti dilakukan Partai Nasdem.

”Kami melihat, belum waktunya untuk membicarakan Pak Anies sebagai calon gubernur karena masih memperjuangkan Pak Anies di Pilpres 2024,” tutur Hidayat.

Sebelumnya, elite Partai Nasdem, pengusung Anies-Muhaimin selain PKS, mengatakan bahwa akan memberikan ”karpet biru” jika Anies berkeinginan untuk maju kembali di Pilkada Jakarta. Nasdem juga disebut mempersiapkan anggota DPR dari Fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni, untuk diajukan sebagai calon gubernur Jakarta. Selain PKS dan Nasdem, Partai Golkar juga mewacanakan untuk mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk berkontestasi di Jakarta.

Baca juga: Simulasi Kursi DPRD Jakarta, Meneropong Kontestasi Gubernur

Ratusan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P menginap di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Mereka hadir untuk mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PDI-P dalam rangka konsolidasi partai menghadapi Pemilu 2024 pada Jumat (17/6/2022).

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya juga telah memulai pembahasan. Sejumlah calon kepala daerah, tidak terkecuali yang akan diusung di Pilkada Jakarta, telah dipersiapkan melalui mekanisme sekolah partai.

”Sekarang kami tambahkan satu penekanan (kriteria) terhadap pentingnya ketaatan terhadap konstitusi, budi pekerti, santunnya kata dan perbuatan. Dan pemimpin itu tidak boleh bohong,” katanya.

Tetap berperan penting

Tak kalah dengan parpol lainnya, Partai Gerindra juga telah mempersiapkan tokoh yang bakal diajukan sebagai calon gubernur Jakarta. Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, sosok dimaksud merupakan tokoh muda yang dipandang bisa memberikan semangat baru pada kepemimpinan di tingkat provinsi. ”(Kami mengutamakan) sosok yang fresh (untuk menjadi calon gubernur Jakarta)-lah,” ujarnya.

Menurut Muzani, perlu beberapa pertimbangan untuk menentukan calon gubernur Jakarta yang tepat. Sejauh ini, selain tokoh muda populer, Gerindra juga mempertimbangkan untuk memilih sosok yang memiliki visi ekonomi, luwes untuk melakukan pendekatan terhadap semua kalangan. Tak hanya itu, sosok dimaksud juga perlu untuk memiliki toleransi tinggi terhadap semua kalangan dan kelompok profesi.

Baca juga: Baliho Ridwan Kamil, Ahmad Sahroni, dan Spekulasi Kandidat Gubernur Jakarta

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Sebab, meski ibu kota negara akan berpindah, Jakarta diyakini masih akan berperan penting baik dalam dinamika politik maupun ekonomi nasional. Oleh karena itu, calon pemimpinnya juga harus memiliki kapasitas di level nasional. ”Daerah ini masih akan sangat penting, karena meskipun secara pemerintahan (ibu kota) tidak lagi berkedudukan di Jakarta, tetapi Jakarta akan menjadi sebuah pusat kegiatan perekonomian,” katanya.

Di samping mempersiapkan kandidat, lanjut Muzani, Gerindra juga tengah berupaya membangun koalisi kembali dengan sejumlah parpol yang sama-sama mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Pada Pilpres 2024, Gerindra berkoalisi, antara lain dengan Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Selain itu, ada pula Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, dan Partai Garuda.

Muzani mengakui, Gerindra memprioritaskan untuk berkoalisi dengan anggota KIM di Pilkada. Akan tetapi, hal itu tidak mudah untuk diterapkan. ”Karena, untuk kasus beberapa provinsi dan daerah lain itu ternyata ada muatan politik lokal yang tidak gampang dipertemukan, itu yang sedang kami jajaki, cukup banyak, komplikasinya cukup rumit,” tuturnya.

Untuk mengusung calon gubernur di Pilgub Jakarta, parpol harus berkoalisi. Sebab, merujuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, parpol atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPRD Jakarta atau 25 persen suara dalam pemilu. PKS, sebagai parpol peraih suara terbanyak di DKI Jakarta pun, diperkirakan hanya mendapatkan 17 persen kursi di DPRD Jakarta.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan, partainya menyiapkan tiga nama untuk Pilgub Jakarta. Ketiga nama itu pun bukan figur yang sembarangan. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, serta Wakil Ketua Umum Golkar Erwin Aksa.

Belum tergantikan

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, Jakarta memang masih akan berperan strategis secara politik meski nantinya tak lagi menjadi ibu kota negara. Sebab, jika dilihat dalam beberapa periode terakhir, Gubernur DKI Jakarta umumnya berlanjut menjadi kandidat di pilpres. Misalnya, Joko Widodo mengikuti Pilpres 2014 setelah memenangi PIlgub DKI Jakarta 2012, begitu juga Anies.

”Tren itu yang memengaruhi kenapa belakangan nama-nama yang beredar untuk menjadi calon gubernur Jakarta adalah tokoh-tokoh populer di tingkat nasional, misalnya Ridwan Kamil, Tri Rismaharini,” kata Arya.

Baca juga: Soal Persaingan dengan Ridwan Kamil, Zaki Iskandar: Saya Diberi SK Mandat Cagub DKI dari Golkar

Kendati ke depan tak lagi menjadi Ibu Kota, lanjutnya, Jakarta tetap menjadi daerah khusus dengan kemampuan pengelolaan ekonomi yang besar. Jakarta pun diproyeksikan menjadi kota dunia. Jika melihat kecenderungan di negara-negara lain, pemimpin kota besar itu punya kans besar untuk menjadi pemimpin nasional.

”Jakarta juga masih akan menjadi barometer politik nasional karena parpol-parpol masih berkedudukan di Jakarta, elite nasional masih ada di Jakarta, begitu juga institusi penting seperti media massa. Maka, 10 bahkan 20 tahun ke depan, posisi Jakarta secara politik masih belum akan tergantikan,” ujar Arya.