Perputaran Uang Judi Daring Capai Rp 327 Triliun
Akhir 2023 hingga Maret 2024, sudah 5.000 rekening terkait judi daring yang diblokir. Namun, judi daring tetap masif.
JAKARTA, KOMPAS — Perputaran uang judi daring di Indonesia sepanjang 2023 sangat fantastis, yaitu mencapai Rp 327 triliun. Judi daring sulit diberantas meski merugikan rakyat kecil karena kementerian dan lembaga bekerja sendiri-sendiri. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah berencana memberantas judi daring secara lebih holistik. Satuan tugas lintas instansi direncanakan untuk dibentuk.
Presiden Joko Widodo memimpin rapat tertutup khusus membahas judi daring ini di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/4/2024). Rapat dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Selain itu, hadir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Hadir pula Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jaksa Agung St Burhanuddin, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.
Seusai rapat yang berlangsung pukul 14.00-15.10 WIB, Budi Arie menjelaskan, pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) terpadu untuk memberantas judi daring. ”Ini lebih ke kementerian/lembaga, nanti, semuanya, holistik,” ujar Budi Arie kepada wartawan.
Baca juga: Menyelisik Fenomena Judi Daring
Presiden Joko Widodo (kelima dari kanan) memimpin rapat kabinet terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/6/2020).
Selama ini, Kemenkominfo bisa memblokir situs judi daring. Namun, kerap kali setelah diblokir muncul situs baru. ”Jadi, orang tutup (situs judi daring) di sini, muncul (situs) pakai nama lain,” ujar Budi Arie.
Selain itu, meski situs judi sudah diblokir, aliran uang judi daring terus mengalir. OJK bisa memblokir, tetapi tak bisa membuka atau membekukan rekening. Hal itu mesti dilakukan aparat penegak hukum. Karena itu, satgas diharapkan dapat memberantas judi daring secara holistik dan komprehensif.
Budi Arie menuturkan, perputaran uang judi daring di Indonesia sepanjang 2023—menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)—mencapai Rp 327 triliun. Omzet sebesar ini dinilainya sangat merugikan rakyat kecil. ”Tahun ini saja saya sampaikan di awal rapat tadi, empat orang bunuh diri akibat judi online. Kita, negara ini, harus seriuslah,” ujarnya.
Untuk memberantas judi daring dan menangkap bandarnya, lanjutnya, Satgas nantinya akan beranggotakan aparat penegak hukum, Kemenkominfo, OJK, PPATK, dan lainnya. Adapun koordinatornya kemungkinan akan dijabat oleh Menko Polhukam. ”Lihat aja seminggu lagi akan ada langkah-langkah dramatis yang dilakukan. Kalau perlu, ditangkap aja bandarnya, ya,” seloroh Budi Arie.
Baca juga: Sarang Judi Daring, Meta Dapat Surat Teguran dari Kominfo
Efektivitas pemblokiran
Mahendra menuturkan, sejak akhir 2023 sampai Maret 2024 sudah 5.000 rekening terkait judi daring yang diblokir. Upaya memblokir situs dan rekening yang dilakukan Kemenkominfo dan OJK dinilainya bukan berarti tidak efektif.
”Namun, kami melihatnya bahwa itu adalah salah satu lapisan dari berbagai lapisan yang ada di dalam proses aktivitas judi online ini. Ada yang tidak dilakukan di dalam negeri, di lintas batas, ada juga yang dilakukannya tidak melalui rekening bank,” ujar Mahendra.
Ada yang perlu pendalaman dan penelusuran rekening bank, termasuk apabila dilakukan pemindahan buku dan lain-lain. Lapisan berikutnya ini juga harus diselesaikan sehingga tidak ada ruang kosong. ”Bukan berarti sekarang yang dilakukan itu efektif atau tidak, tetapi setelah itu apa lagi? Karena, persoalan dasarnya kita lihat sendiri belum terselesaikan menyeluruh,” ucapnya.
Satgas akan mempertajam koordinasi dan langkah-langkah pemberantasan judi daring. Apalagi, seperti disampaikan Presiden Jokowi dalam peringatan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme sehari sebelumnya, kripto digunakan dalam kejahatan tersebut. Hal serupa terjadi pada judi daring.
Baca juga: Presiden: Indikasi Pencucian Uang melalui Aset Kripto Rp 139 Triliun
Seorang perempuan duduk memandu judi di salah satu meja di Trimulia Casino, Sihanoukville, Kamboja, Senin (4/12/2023).
Pusat pengelola judi daring Indonesia di negara seperti Kamboja juga akan ditelusuri.
Selain itu, Mahendra menengarai modus judi daring pun terus berkembang. Oleh karena itu, pemahaman, termasuk penanganan dari para aparatur penegak hukum, juga harus lebih komprehensif.
Tim investigasi Kompas pernah menelusuri fenomena judi daring di Indonesia yang dikendalikan WNI dari Kamboja, awal Desember 2023. Dari hasil pelacakan pengoperasian situs-situs judi daring berbahasa Indonesia ke tiga lokasi di kota Sihanoukville, Kamboja, maraknya judi daring di Indonesia diduga kuat terkait dengan industri perjudian di Kamboja yang legal di negara tersebut Kompas (14/12/2023).
Dalam artikel ”Situs Judi Populer Berumur Panjang”, tim investigasi Kompas menuliskan situs-situs judi daring tertentu tetap bisa diakses meski pemerintah sudah mengklaim memblokir konten di situs tersebut. Sebagian merupakan jenama situs judi ”senior” yang kerap disebutkan dalam berkas-berkas putusan pengadilan terkait kasus judi daring.
Baca juga: Judi "Online" Mengepung Indonesia dari Kamboja
Petugas kepolisian menggelandang salah satu tersangka kasus judi dalam jaringan ke Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (15/10/2022). Mereka dijemput dari Kamboja.
Aransha Karnilla Nadia Putri, psikolog, pengajar, dan pengamat psikologi siber dari Universitas Muhammadiyah Malang, yang diwawancarai kala itu menilai, permainan di berbagai situs judi dirancang mempunyai daya jerat kuat secara psikologis dengan menstimulasi fungsi kognitif otak pemainnya. ”Itulah yang dikejar orang yang kecanduan melalui entah judi atau lainnya,” katanya (Kompas, 15/12/2023).
Peneliti ekonomi digital dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, mendukung keseriusan pemerintah memberantas judi daring dengan membentuk satgas. Pasalnya, judi daring dilihatnya sudah masuk tahapan kronis.
Menurut dia, tak sulit bagi pemerintah memberantas judi daring asalkan aparat penegak hukum dan kementerian/lembaga terkait bekerja sama.
”Telusuri aliran dana judi daring karena rekening untuk top up sebagian besar merupakan rekening legal perusahaan pembayaran (baik bank maupun nonbank) di Indonesia. PPATK juga harus berani mem-publish aliran dana tersebut. Dengan uang sebesar Rp 300 triliun lebih, saya rasa tidak mungkin tidak terlacak,” tambahnya.
