Enam Bulan Waktu Prabowo untuk Konsolidasi hingga Susun Menteri
Presiden dan wapres terpilih Prabowo-Gibran punya 6 bulan memastikan kesiapan program dan memilih menteri yang tepat.
Oleh
WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, memiliki waktu selama enam bulan untuk mengonsolidasi, memastikan kesiapan program, dan menyusun menteri yang tepat. Untuk itu, bangunan koalisi pemerintahan yang solid dibutuhkan, khususnya saat ada partai baru bergabung.
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes memprediksi, Prabowo sudah menyiapkan sejumlah nama calon menteri yang masuk dalam radar pertimbangan. Enam bulan jelang pelantikan dinilai cukup panjang bagi Prabowo untuk menyiapkan segala kebutuhan.
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
”Prediksi saya, beberapa menteri yang punya portofolio bagus pasti bakal dipertahankan. Ini karena Prabowo juga menteri sehingga pasti mengerti. Selain itu, karena gagasan awalnya soal keberlanjutan, ke depan tidak ada perubahan signifikan mulai dari menteri, strategi, hingga program. Tidak akan terlalu banyak bongkar pasang,” katanya saat ditemui di Jakarta, Rabu (24/4/2024).
Sejumlah ketua umum partai politik pendukung, seperti Airlangga Hartarto dari Partai Golkar, Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional (PAN), dan Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat, dinilai bakal tetap dipertahankan. Selain menjaga stabilitas, Prabowo tentu juga ingin mengurangi potensi ”intrik” yang mengganggu soliditas koalisi pemerintahan.
Prediksi saya, beberapa menteri yang punya portofolio bagus pasti bakal dipertahankan.
Perolehan kursi Koalisi Indonesia Maju di parlemen masih di bawah 50 persen. Artinya, Prabowo-Gibran perlu dukungan dari satu atau dua parpol lain untuk menjaga kekuatan pemerintah di parlemen. Sejak reformasi, pemerintahan kerap mendapat dukungan sedikitnya 60 persen kursi parpol di parlemen.
”Prabowo saya kira akan seperti itu (pemerintahan sebelumnya) juga. Masuknya beberapa partai itu tinggal menunggu waktu saja. Mungkin sekarang tinggal membicarakan portofolio kabinet, penyamaan pandangan, susunan formasi menteri, dan lainnya,” katanya.
Parpol yang berpotensi besar untuk bergabung, kata Arya, adalah Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Selain tak memiliki sejarah oposisi, kedua partai itu juga telah dikunjungi Prabowo sejak meraih suara terbanyak di Pemilu 2024. Dengan tambahan Nasdem dan PKB, kekuatan Prabowo-Gibran di parlemen mencapai 70 persen.
Dalam koalisi yang besar, tak bisa dimungkiri adanya potensi intrik dan perpecahan. Koalisi terlalu gemuk memaksa presiden untuk mengakomodasi kepentingan parpol yang lebih besar pula. Ini bisa membuat jalannya pemerintahan menjadi tak sehat.
”Tentu akan ada intrik di dalam nanti, tapi tidak tahu seberapa besar, misalnya antara parpol pendukung sejak awal dan baru masuk setelah menang. Namun, kalau pembagian menteri masuk akal, partai pasti menerima-menerima saja,” katanya.
Selain memastikan koalisi solid, pekerjaan rumah Prabowo-Gibran mendatang adalah tantangan kebutuhan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan geopolitik. Ini menuntut kajian formasi kabinet yang komprehensif untuk menyeimbangkan kalangan profesional dan politisi. ”Tapi, saya kira ini tak ada masalah. Karena sekarang banyak kader partai yang juga profesional,” ujar Arya.
Lobi-lobi
Seusai ditetapkan sebagai presiden terpilih oleh KPU, Rabu pagi, Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjadi presiden bagi seluruh kelompok, termasuk yang tidak memilihnya saat pilpres lalu. Menurut dia, seluruh unsur pimpinan harus bekerja sama jika ingin Indonesia bertahan sebagai negara makmur dan sejahtera.
Prabowo menemui Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga mantan cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB tepat setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih. Ini menjadi pertemuan tertutup perdana mereka setelah sempat berpisah dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.
Di sana, Prabowo menyampaikan terima kasih kepada PKB yang ingin terus bekerja sama dengan Partai Gerindra untuk kepentingan rakyat. Pertemuan keduanya juga tak terlepas dari upaya Prabowo untuk merangkul semua pihak, termasuk lawan politiknya.