Megawati Ingatkan Calon PDI-P di Pilkada 2024 Tidak Bohong

Dalam rapat yang digelar tertutup tersebut, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengingatkan para kader partai, khususnya yang akan maju di pilkada, agar tidak berbohong. Kejujuran menjadi salah satu kualifikasi sikap serta tindakan yang harus diperkuat selain kedisiplinan dan bekerja keras mengatasi problem rakyat.

Menurut Megawati, saat memberi arahan dalam rapat koordinasi yang digelar di Gedung Sekolah Partai, Jakarta, Jumat (26/4/2024), kejujuran sangat diperlukan dalam konteks berorganisasi. Ia mencontohkan, jika partai menginstruksikan sebuah program kerja tertentu, kemudian kader berbohong dengan mengaku sudah melaksanakan, tetapi realitasnya, dilakukan dengan setengah hati.

”Tidak bohong. Bagi saya, kalau kita berkomitmen die hard, ya, harus die hard benaran. Kalau bohong, lebih baik tidak usah. Daripada nanti sudah jadi (pejabat), tetapi nanti berbohong, lebih baik satu wilayah itu kosong (dari kader yang duduk sebagai kepala daerah). Jadi, jangan gombal,” ujar Megawati seperti dikutip dari siaran pers PDI-P. Total kepala/wakil kepala daerah yang hadir berjumlah hampir 200 orang.

Baca juga: PDI Perjuangan Sepeninggal Jokowi, Gibran, dan Bobby

Rapat koordinasi PDI Perjuangan (PDI-P) dengan para kepala dan wakil kepala daerah dari PDI-P yang dilaksanakan secara tertutup di Gedung Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (26/4/2024). Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Menyangkut kedisiplinan, putri Presiden pertama Soekarno itu mengingatkan bahwa kedisiplinan mencakup berbagai dimensi, seperti disiplin organisasi dan disiplin dalam bertindak dalam konteks hukum. Sebab, hukum dinilainya sangat rentan untuk dieksploitasi dan sekaligus bisa menjadi lubang yang rentan terhadap intimidasi.

Kualifikasi lainnya yang penting diperkuat, komitmen untuk semakin rajin turun ke bawah dan bekerja di tengah rakyat. ”Turun ke bawah dan jadilah solusi atas masalah rakyat. Dalami masalah rakyat dan bantu rakyat mencari solusinya. Rakyat harus kita bantu dan lindungi,” katanya.

Dalam arahannya, Megawati memotivasi para kader yang menjabat sebagai kepala/wakil kepala daerah agar tetap semangat di tengah berbagai tekanan yang terjadi.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menjelaskan, selain mendengarkan arahan ketua umum, rapat juga membahas tahapan pilkada dan rencana gerakan yang akan dilaksanakan oleh partai. Rapat juga mengevaluasi hasil pemilu lalu. Dari hasil evaluasi, salah satunya ditemukan menurunnya suara PDI-P di level provinsi. Meski demikian, ada peningkatan jumlah pimpinan DPRD provinsi yang diperoleh oleh kader PDI-P.

Baca juga: PDI-P Tegaskan Jokowi dan Gibran Sudah Bukan Lagi Kader PDI-P

Sebelum PDI-P, sejumlah parpol lain juga sudah mulai memanaskan ”mesin” partai untuk menghadapi pilkada. Partai Golkar, misalnya, mengumpulkan para bakal calon kepala daerahnya untuk memperoleh pengarahan dari Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan memperoleh pembekalan terkait pilkada, di Jakarta, awal April lalu.

Tak sebatas itu, partai seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) sudah mulai membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin maju dalam pilkada melalui partai tersebut.

Komunikasi lintas partai

Selain itu, komunikasi di level elite partai untuk pengusungan calon kepala/wakil kepala daerah juga sudah intens. Dalam pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu, Rabu (24/4/2024), sebagai contoh, disepakati kerja sama kedua parpol untuk mengusung calon yang sama di sejumlah daerah.

Begitu pula dalam pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ahmad Syaikhu, Kamis (25/4) malam. Menurut Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi, PKS dan PKB telah menunjukkan semangat untuk melanjutkan kerja sama yang telah terjalin saat pilpres. Pascapilpres, PKS dan PKB akan melanjutkan kolaborasi dan kerja sama politik, terutama dalam menghadapi Pilkada 2024. ”Kami siap bekerja sama di banyak daerah, khususnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan daerah lainnya,” ujar Aboe.

Baca juga: Pilkada DKI Jakarta, PDI-P Pertimbangkan Risma, Azwar Anas, dan Hendrar Prihadi

Menurut Wakil Bendahara Umum PKB Bambang Susantono, PKB dan PKS sudah punya banyak pengalaman untuk berkoalisi saat pilkada. Pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018, misalnya, kedua partai bersama-sama mengusung pasangan calon Sudirman Said dan Ida Fauziah. Saat itu, kedua partai juga berkoalisi dengan Gerindra dan PAN.

Pada pilpres lalu, Nasdem, PKB, dan PKS berada dalam satu koalisi parpol yang sama. Koalisi yang dinamakan Perubahan ini mengusung capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, untuk mengusung pasangan calon kepala/wakil kepala daerah, partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.